Pendidikan Di Jual-Belikan

Proses dominasi serta eksploitasi manusia atas manusia telah berlangsung sejak lama dan selalu menjadi tanda tanya besar apakah hal tersebut dapat dihapuskan dari muka bumi ini? Sebelum berimajinasi lebih jauh tentang dunia dimana kita dapat hidup bersesama tanpa penindasan manusia atas manusia maupun seluruh semesta, baiknya kita mencoba memahami terlebih dahulu apa yang pernah terjadi di dunia tempat kita hidup hari ini. Dalam teks sejarah dituliskan bahwa proses dominasi umat manusia telah terjadi pada fase awal yang dapat disebut dengan Kolonialisme, kemudian selanjutnya  melangkah ke neoliberalisme yang didukung oleh globalisasi hingga hari ini.

Pada fase kolonialisme proses dominasi ditandai dengan ekspansi secara fisik kapitalisme ke berbagai penjuru dunia guna mendapatkan bahan baku mentah. Fase ini merupakan fase penindasan manusia atas manusia secara fisik dalam bentuk penjajahan yang berlangsung dalam rentan waktu yang cukup lama, di indonesia sendiri penjajahan macam ini pernah berlangsung selama kurang lebih 3 abad dan berakhir pasca perang dunia II.

Setelah itu masuk ke fase berikutnya yakni neoliberalisme dimana proses dominasi tidak lagi dilakukan secara fisik melainkan secara terselubung dengan hegemoni melalui teori dan metodologi yang disematkan untuk mengontrol proses perubahan sosial yang terjadi di negara bekas jajahan fisik. Proses dominasi pun semakin diperkuat dengan tujuan untuk mengintegrasikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi global dengan basis pasar bebas dimana agenda-agendanya tersebar melalui arus globalisasi ke seluruh penjuru dunia.

Neoliberalisme Pendidikan Tinggi

Neoliberalisme yang awalnya hanya berada pada ranah ekonomi kemudian meluaskan cakupannya hingga menyentuh ranah pendidikan, hal ini ditandai dengan hadirnya General Agreement on Trade in Service (GATS) oleh WTO yang isinya menyepakati liberalisasi 12 sektor jasa, salah satunya yakni pendidikan tinggi. Indonesia yang telah bergabung dengan WTO sejak 1995 tentu saja terikat dengan perjanjian tersebut. Dalam konteks Indonesia konsep reformasi pendidikan tinggi telah dirancang pasca lengsernya Soeharto dengan dalih perbaikan terhadap sistem orba yang dinilai tidak produktif,  hal tersebut terjadi akibat dari sistem pengambilan keputusan yang top-down, memakan waktu lama dan tidak efisien. Selain itu tingkat produktivitas sarjanawan yang rendah, di tahun 1990-an hanya 12,8 persen pelajar SMA yang terserap di perguruan tinggi dikarenakan kebanyakan hanya kalangan kelas atas yang dapat mengakses pendidikan tinggi.

Akibat dari permasalahan di era orba tersebut muncullah rekomendasi dari World Bank yang dianggap sebagai langkah solutif yakni dengan menyelenggarakan otonomi kampus, beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu yang dinilai berprestasi, partisipasi sektor privat dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tinggi, hingga kepada pelaksanaan good governance university yang akuntabel, efisien dan transparan yang sekaligus menjadi syarat pemberian dana hibah dari World Bank kepada Indonesia sebesar Rp. 710 Milliar untuk pendidikan tinggi.

Jangan Latah!

Pada hari pendidikan 2 Mei 2018 kemarin, kawan-kawan di kota Makassar yang peduli terhadap kondisi pendidikan di Indonesia turun ke jalan untuk menyuarakan kritiknya terkait kebijakan-kebijakan yang mereka anggap tidak sesuai dengan amanah undang-undang dasar yakni negara harus hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang disoroti yakni UU-PT No 12 Tahun 2012 yang dinilai mengarahkan pendidikan tinggi Indonesia ke arah komersialisasi yang semestinya pendidikan berkualitas wajib dapat digapai oleh seluruh rakyat Indonesia tapi pada kenyataannya tidak demikian karena pendidikan hari ini hadir sebagai dagangan yang hanya dapat dimiliki oleh orang yang sanggup membeli.

Maka dari hal tersebut pendidikan kita hadir sebagai ajang kompetisi, dimana para penyedia layanan bersaing untuk menciptakan sistem terbaik, begitu pula dengan para konsumen pendidikan dalam hal ini peserta didik yang juga harus bersaing untuk dapat menempuh pendidikan entah itu persaingan secara ekonomi maupun intelektual. Sistem persaingan inilah yang merupakan asumsi dari paham neoliberalisme untuk mencapai persaingan sempurna akan tetapi asumsi tersebut bermasalah dikarenakan dalam konteks Indonesia masih banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan ekonomi dan hal-hal lainnya, tentu bukan persaingan sempurna namanya jika sejak awal sengaja dibuat untuk orang-orang yang sudah jelas akan menang. Dimana peran negara untuk orang-orang yang kalah? Oh iya, negara telah memberikan hak otonom untuk universitas jadi itu bukan sepenuhnya urusan negara lagi.

Kebijakan-kebijakan dengan dasar paham neoliberalisme ini seharusnya mesti ditinjau kembali jika ingin diterapkan di Indonesia, jangan hanya latah-latahan mengikuti rekomendasi World Bank biar bisa dapat dana hibah dan berstandar internasional. Untuk hari ini seharusnya dapat dipastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, jika perlu digratiskan.

Alternatif solusi untuk keluar dari jeratan neoliberalisme yang sangat kompleks ini mesti dirancang kembali, kita bisa belajar dari revolusi kuba dengan paham sosialisme mereka dapat melakukan pembangunan ekonomi nasional yang dimulai dengan nasionalisasi aset industri, reforma agraria, hingga sampai kepada formulasi dan implementasi kebijakan-kebijakan kesejahteraan sosial yang juga mencakup sektor pendidikan. Prinsip otonomi dalam pendidikan tinggi memang merupakan upaya agar kampus dapat mandiri dalam mengatur urusannya sendiri sehingga salah satunya pengambilan keputusan tidak terhambat akibat dari sistem top-down layaknya era orba hingga sampai kepada pengaturan ekonomi kampus.

Hal yang perlu dipahami bersama bahwa prinsip otonomi kampus tidak sepenuhnya untuk meminimalisir peran pemerintah dikarenakan pemerintah wajib hadir untuk menjamin masyarakat secara keseluruhan dapat memiliki akses yang mudah untuk menempuh pendidikan tinggi. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa dapat teralisasi jika masih ada orang-orang yang harus cungkir-balik bahkan harus meminjam uang ke Bank dengan bunga tertentu untuk mendapatkan pendidikan yang memang merupakan haknya dan wajib disediakan oleh negara?

Maka yang perlu kita pikirkan kembali adalah untuk membangun pemberontakan yang lebih sistematis guna melumpuhkan sistem penindasan  ini dan memperjuangkan pendidikan untuk semua kalangan masyarakat.

Mari Berdiskusi dengan meretas ego individu dan ego kelompok!

Kepustakaan:

Nuryatno, M. Agus. Mazhab Pendidikan Kritis. Yogyakarta: Resist Book, Mei 2011

https://lawunhas.wordpress.com/2016/04/29/yang-melahirkan-otonomi-dan-undang-undang-pendidikan-tinggi/ (diakses pada 4 Mei 2018)

Nurgiyanti, Tanti. Kebijakan Ekonomi Politik Pemerintah Kuba (Kedaulatan Dan Pembangunan Ekonomi  Grass Root). Yogyakarta: Lantip, Maret 2013

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*