Demokrasi Kampus; Bendera Setengah Tiang

Oleh :  Nurrizhy Amalia

Beberapa tahun terakhir, kondisi kampus harus mengalami ‘dejavu’ berkepanjangan. Ada sebuah paradoks yang kembali menjajah mahasiswa dalam menyampaikan segala bentuk keresahannya bagi kampus. Hingga perlu kiranya kembali mempertanyakan di mana ruang demokrasi dalam kampus itu dihadirkan dan mampu mengakomodasi keluh – kesah mahasiswa tanpa harus di embel – embeli kepentingan elit membentuk sebuah ‘wadah’ aspiratif yang nyatanya kian menyempitkan arus demokrasi di lingkup institusi pendidikan bisa berjalan sebagaimana harusnya.

Dalam logika neoliberalisme, meyakini bahwa posisi universitas tidak akan pernah ideal. Hingga memang memerlukan perhatian yang genting untuk mendefinisikan kembali posisi dan bentuk universitas di dalam sebuah masyarakat dimana saat ini sudah terkooptasi dengan corporate culture

Lalu, apa kaitan pandangan tentang neoliberalisasi tersebut dengan pendidikan, terutama pendidikan tinggi? Menurut Giroux dan Giroux dalam bukunya yang berjudul Take Back Higher Education: Race, Youth and Democracy in Post Civil Era, diskursus yang seragam adalah wujud dari demokrasi prosedural yang tidak mengakomodir pandangan-pandangan lain, selain status quo. Lebih jauh, para neoliberal warriors beranggapan bahwa menghasilkan profit besar adalah pilihan yang lebih menarik ketimbang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang mempromosikan nilai-nilai demokrasisebagai subordinat dalam kerangka gerak, menciptakan kampus yang efisien, serta berusaha untuk memunculkan berbagai diskursus alternatif atas sesuatu.

Lumpuhnya demokrasi di kampus, bagi Giroux dan Giroux, harus dimunculkan dan dikembangkan kembali dengan membuka ruang-ruang publik seluruh elemen kampus yang mempunyai tanggung jawab keilmuan terhadap isu-isu dan permasalahan sosial – politik yang muncul. Para Intelektual mendapatkan ruang berpartisipasi untuk ‘menjaga’ diskursus-diskursus kritis agar tercipta demokrasi yang partisipatoris, melalui sumbangan-sumbangan teoretik dan praktik. Universitas yang ideal, ujar Giroux dan Giroux, seharusnya tidak resisten dengan aksi – aksi reaksioner ataupun ruang – ruang dialektika multikultural, dan tidak terbatas pada produksi ‘tenaga pekerja’ atau hal-hal yang bersifat entrepreneurial saja.

Agar segala kebijakan yang dikeluarkan birokrat kampus dapat memicu doubt (keraguan, istilah Giroux). Doubt tersebut yang akan membuka berbagai perdebatan—pendidikan kritis, sehingga kebijakan yang diambil tidak bernuansa elitis. Sebab demokrasi yang partisipatoris, haruslah dapat membuat isu-isu dan permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dapat diperdebatkan oleh orang banyak itu sendiri.

Dengan hadirnya segelumit persoalan yang ada, seyogianya mahasiswa pun mulai bertransformasi untuk menyesuaikan diri dengan sistem neoliberalisme. Kemudian mengabstraksikannya dengan konsep ruang dan waktu, yang dapat digunakan untuk memaknai transformasi peranan kampus dari yang tadinya publik menjadi privat.

Waktu yang dimaksud Giroux dan Giroux ini tidak hanya sebagai relasi di antara ruang institusi, administrator, dosen ataupun mahasiswa saja, tapi juga bagaimana pengalokasian kekuasaan, identitas, dan ruang, melalui seperangkat norma dan analisis kebutuhanyang di dalamnya terdapat peranan civitas dalam memanfaatkan waktu selama menempu pendidikan di perguruan  tinggi.

Seiring bergulirnya status kampus menjadi PTNBH, maka Corporate time menciptakan ruang bernama corporate university, dimana relasi-relasi politik dalam universitas, antara pejabat administratif universitas, pengajar dan mahasiswa didasarkan pada prinsip-prinsip yang materialistik. Corporate time mengarahkan orientasi kampus tidak lagi sebagai institusi pencipta nilai-nilai demokrasi dan pembebasan, tetapi sebatas sebagai tempat untuk melatih calon-calon tenaga kerja. Corporate time mengukur hubungan produktivitas space dan pengetahuan pada efisiensi biaya, keuntungan yang didapatkan, dan rasionalitas pasar.

Institusi pendidikan tinggi yang telah bertransformasi menjadi corporate university ini berorientasi tidak lebih untuk menjual brand dari corporate university itu sendiri. Tentu perubahan universitas sebagai ruang corporate university juga diiringi perubahan pada struktur tata kelola kampus. Kampus tidak lagi dikelola oleh dewan pengajar, tetapi oleh board of trustees dan pejabat universitas yang menjalankan fungsi birokrasi. Board of trustees inilah yang bertugas untuk mengelola universitas. Dari fenomena ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengajar sebagai salah satu entitas utama kampus, atau inteletual yang berperan untuk melaksanakan fungsi dari kampus, justru dipinggirkan dalam pengambilan keputusan di kampusnya sendiri. Hingga realita yang nampak di permukaan ialah, selain mandek-nya segelumit rancangan pergerakan mahasiswa, akan terbentuk pula kaum – kaum Intelektual Part Time serta berubahnya pola relasi pengajar dengan mahasiswa. Karena kampus telah berubah orientasi menjadi lembaga funding, dengan serta merta mahasiswa hanya menjadi subyek konsumen. Tidak lagi sebagai intelektual yang dapat memberikan solusi dari permasalahan sosial masyarakat serta membuka jalan demokrasi yang lebih partisipatoris, bagi kaumnya.

Pada situasi seperti inilah militansi memiliki kekuatan inspiratif. Sebab tak semua kemudian mau takluk dengan keadaan atau mencoba membuat kompromi dengan kenyataan. Ada sejumlah kaum yang masih mau mengorganisir, melakukan advokasi hingga mengalami siksaan dari aparat kampus. Kegiatan penting mereka adalah ‘mempertahankan’ konfrontasi dengan kepentingan apapun yang membajak kedaulatan dan otonomi mahasiswa. Penggalan historikal mulai dari orde baru, SK No. 28, Sistem Kredit Semester (SKS) sampai NKK/BKK, hingga 20 tahun reformasi, dan hari ini kembali merayakan 73 bangsa Indonesia menyatakan diri merdeka atas dasar ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’’ memberi sinyal masih ada banyak aktivis militan yang terus-menerus memelihara garis batas antarapasukan fasis bertebaran dengan keyakinan naif pada stabilitas dan status quodengan kekuatan progresif. Kini persoalannya adalah bagaimana memberi dukungan pada mereka sembari berusaha melipat-gandakan perlawanan sejenis pada kawasan-kawasan lain.Tegasnya, ada keperluan untuk mendorong prakarsa-prakarsa baru dalam menggerakkan perubahan dan mengabarkan kebenaran.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*