Menilai Kemandirian Unhas dengan DPP

Beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Juni 2018, Unhas mengeluarkan sebuah kebijakan bertajuk Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) yang cukup menarik perhatian hingga pro dan kontra. Lewat website resmi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Unhas khusus untuk Jalur Non Subsidi (JNS), terpangpang secara jelas besaran DPP untuk setiap program studi. Jadi, selain dibebankan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) setiap semester, mahasiswa JNS juga harus membayarkan DPP pada saat registrasi ulang. Jumlah DPP yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ini 10x besaran UKT 7 tiap semesternya.

Adapun kisarannya untuk program studi Sosial dan Humaniora adalah 30 juta-50 juta. Sedangkan untuk program studi rumpun eksakta mulai dari 40 juta-200 juta, khususnya untuk program studi kedokteran. Selain diadakannya DPP untuk mahasiswa JNS, kebijakan birokrasi lainnya dalam PMB Unhas tahun 2018 ini adalah penambahan golongan UKT yang sejak tahun 2014 hanya ada lima golongan, tahun ini diperbanyak menjadi tujuh golongan. Hal ini dilakukan dengan menambah dua golongan sebelum UKT 5 yang kini bergeser menjadi UKT 7 dengan menambah besaran dari UKT 4 ke 5 dan UKT 5 ke 6. Sehingga UKT 7 tetap memiliki besaran yang sama dengan UKT 5 di tahun sebelumnya.

Nah, apa yang menjadi permasalahan dari kebijakan ini? Mengapa Unhas kembali mengeluarkan kebijakan DPP yang sejak lima tahun terakhir tidak diberlakukan? Mari kita lihat secara komprehensif.

***

Kita semua tentunya tahu bahwa sejak tahun 2014 Unhas telah ditetapkan sebagai PTN-BH melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2014 dan pada tahun 2015 telah menerima statuta melalui PP No. 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. Tentunya Unhas menganggap ini sebagai sebuah kebanggaan, mengingat tidak semua perguruan tinggi dapat menyandang status ini. Ya, ada kriteria yang harus dipenuhi. Dimana PTN telah mantap dan profesional dalam berbagai bidang, meliputi kemahasiswaan, mata kuliah, manajemen, sumber daya, keuangan, perolehan dan pendapatan, administrasi hingga sumber pendanaan yang pasti. Nah, apakah Unhas telah memenuhi kriteria ini? Ini patut dipertanyakan mengingat realitas yang terjadi di kampus kita.

PTN-BH menuntut adanya kemandirian bagi PTN untuk mengatur dan mengelola penyelenggaraan pendidikannya secara otonom baik akademik maupun non-akademik. Sejak tahun 2012, kebijakan otonomi kampus ini melalui skema PTN-BH telah digalakkan oleh pemerintah lewat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu, otonomi kampus juga telah diatur dalam PP No. 4 Tahun 2014 dalam skema PTN-BH dan Bantuan Layanan Umum (BLU). Kebijakan ini memungkinkan PTN mengelola aset yang diberikan negara dan membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga (baca: dunia usaha/industri), mendapat hibah atau membuka unit usaha tertentu. Yang menjadi persoalan adalah baik skema PTN-BH atau BLU, keduanya merupakan hasil dari ratifikasi nota kesepakatan General Agreement Trade in Service (GATS) yang dirancang oleh International Monetary Fund (IMF) untuk meliberalisasi sektor jasa, termasuk pendidikan. Dimana pada akhirnya, pemerintah/negara tidak lagi bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan.

Di sisi lain, kampus dituntut untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sendiri. Dimana pada dasarnya, logika otonomi yang digunakan adalah mengedepankan peningkatan kualitas lembaga pendidikan sehingga dapat membangun kerja sama ataupun mendapatkan dana hibah melalui produk riset yang ideal. Namun, yang dilakukan oleh kebanyakan PTN termasuk Unhas adalah mencari jalan pintas untuk meraup dana, dengan membebankannya kepada mahasiswa sebagai sumber pemasukan. Mulai dari penambahan golongan UKT sehingga dapat menambah pundi-pundi uang yang masuk ke kas PTN. Adanya pembayaran biaya registrasi untuk pendaftar jalur mandiri (750.000 untuk JNS Unhas). Hingga dibebankannya uang pangkal atau Dana Pengembangan Pendidikan (DPP) bagi mahasiswa jalur mandiri.

Dana Pengembangan Pendidikan yang ada di Unhas, pada dasarnya sama dengan uang pangkal yang digunakan PTN lainnya. Hal ini diatur dalam Permen Ristekdikti Nomor 39 Tahun 2017 tentang BKT dan UKT. Dalam pasal 8 ayat (1) peraturan tersebut, dijelaskan bahwa PTN dapat memungut uang pangkal dan/atau pungutan lain selain UKT dari mahasiswa baru program diploma dan program sarjana, salah satunya bagi mahasiswa seleksi jalur mandiri. Berdasarkan pasal tersebut, PTN diberikan keleluasaan untuk memungut ataupun tidak memungut uang pangkal atau pungutan lainnya, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing PTN.

Uang pangkal ataupun dana pengembangan merupakan solusi singkat yang diambil PTN untuk memenuhi kebutuhan dananya dengan dalih membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan tinggi yang didukung UU Sisdiknas pasal 8, dimana masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun, sebenarnya masyarakatlah yang telah menutupi keterbatasan pemerintah dalam membiayai pendidikan tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan uang pangkal bertajuk dana pengembangan bagi mahasiswa baru jalur mandiri adalah kebijakan pemerintah yang konstitusional dan sistemik yang tak lepas dari pengaruh sistem ekonomi liberal. Apa yang dilakukan Unhas menjadi bukti ketidaksiapannya sebagai perguruan tinggi berbadan hukum yang menuntut kemandirian finansial, sehingga yag terjadi adalah komersialisasi lembaga pendidikan itu sendiri. Kini, kemampuan Unhas untuk mengadopsi sistem PTN-BH mulai dipertanyakan. Jika dampak yang muncul justru masalah pembebanan sumber dana PTN kepada mahasiswa dengan peningkatan golongan UKT ataupun dana pengembangan, yang membuat biaya kuliah terus meningkat, masihkah sistem itu dipertahankan? Bukannya mendorong peningkatan kualitas PTN, sistem ini nyatanya sekamin membatasi akses masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi dan menyalahi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*