UKT RASA SPP

Penulis : Silda

            Pendidikan adalah hak untuk semua orang, tidak memandang suku, ras, agama dan sebagainya, termasuk juga memandang kemampuan finansial sesoarang. Sebab semua orang membutuhkan pendidikan tersebut dalam hidup dan kehidupannya. Maka seharusnya semua orang bisa mengakses pendidikan tersebut. Namun pada kenyataannya orang-orang yang mengenyam pendidikan dan yang berniat mengenyam pendidikan tersebut kebanyakan terkendala pada kemampuan ekonomi masing-masing individu, sehingga banyak dari masyarakat indonesia, khusunya mereka yang memiliki kekuatan finansial yang lemah tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk putus sekolah dan bekerja membantu orang tua mereka.

Di Indonesia sendiri jenjang pendidikan formal dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan Terakhir adalah pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Kampus sendiri merupakan wadah bagi orang-orang yang ingin mengenyam pendidikan tinggi tersebut, tetapi untuk mengenyam pendidikan tersebut tidaklah gratis, perlu ada uang yang harus di keluarkan untuk bisa masuk kedalam kampus tersebut, sebab kampus memberikan standarisasi harga setiap semesternya yang biasa disebut SPP atau UKT.

SPP sendiri adalah singkatan dari sumbangan pembinaan pendidikan. Hal ini merupakan sistem yang biasanya digunakan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS). SPP ini hanya untuk membiayai perkuliahan mahasiswa tanpa subsidi pemerintah. SPP ini juga menyamaratakan nominal pembayaran kepada semua mahasiswa,yang artinya baik yang mempunyai ekonomi yang rendah maupun yang mempunyai ekonomi yang mapan pembayarannya sama saja,  dan hal ini dianggap tidak sesuai dan tidak adil bagi mahasiswa yang memilik finansial yang lemah. Apalagi dalam sistem SPP, uang yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk pembayaran belum selesai begitu saja, mahasiswa masih harus mengeluarkan uang untuk urusan lainnya,  sebab masih banyak berbagai pungutan lain selama menjalani studi yang dibebankan kepada mahasiswa. Hal inilah yang menyebabkan diubahnya sistem pembayaran SPP menjadi sistem pembayaran UKT(Uang Kuliah Tunggal) dimana sistem pembayaran UKT ini digadang-gadang sangat jauh berbeda dengan sistem sebelumnya, konon sistem ini tidak menyamaratakan nominal pembayaran setiap mahasiswa tetapi menyesuaikan dengan penghasilan orang tua dan hanya dibayarkan satukali dalam enam bulan.

Sistem UKT ini biasanya dipakai oleh mayoritas PTN di Indonesia yang pada umumnya di kelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu UKT 1, UKT 2, UKT 3, UKT 4, UKT 5. Namun, ada sebagian kampus yang membagi UKT lebih dari 5 kelompok, seperti misalnya Universitas Sepuluh Nopember yang membagi UKTnya menjadi 7 kelompok. UKT 1 Rp.500 ribu, UKT 2 Rp.1 juta, UKT 3 Rp.2,5 juta, UKT 4 Rp.4 juta, UKT 5 Rp.5 juta, UKT 6 Rp.6 juta, UKT 7 Rp. 7,5 juta.

Di Universitas Hassanuddin sendiri UKT dibagi dalam 7 kelompok saja, akan tetapi hal ini masih dianggap tidak berjalan sesuai dengan arti dari sistem UKT ini, dimana, UKT harusnya dibayar sekali dalam 6 bulan dan tidak ada lagi pungutan lainnya. Namun benarkah demikian? Pada realitanya mahasiswa unhas dalam berbagai hal masih banyak melakukan pengeluaran, misalnya parkiran yang harus bayar 2 ribu rupiah setiap harinya. Mengapa parkiran mesti harus dibayar lagi padahal orang-orang yang memugut biaya dari parkiran tersebut masing-maing memiliki id card yang seharusnya seluruh pekerja universitas hasanuddin yang memiliki idcard itu berarti mereka digaji oleh pihak birokrat. Jadi mengapa parkiran harus dibayar ? itulah yang menjadi pertanyaan di kepalaku sampai saat ini. Lalu membayar biaya final ekstrakurikuler yang masuk dalam mata kuliah dan memiliki satu sks, mengapa mata kuliah yang memiliki satu SKS ini diharuskan untuk dibayar ? Padahal ada banyak mata kuliah lain yang memiliki lebih dari satu sks tetapi kami cuma duduk didepan dosen dan mendengarkan tanpa membayar biaya. Lalu, apa yang membedakan mata kuliah yang memiliki satu SKS ini dengan mata kuliah lainnya yang memiliki lebih dari satu SKS ? padahal matakuliah ini merupakan rancangan dari pihak birokrat. Lalu biaya printout tugas makalah, mengapa kita mengerjakan tugas masih harus menggunakan cara yang tidak modern padahal katanya unhas ingin menjadi world class university. Mengapa kita harus menyusahkan mahasiswa dengan harus memprint out makalah yang setiap harinya dilakukan, minimal dua ribu perhari di kalikan selama satu bulan, berati biaya yang harus di keluarkan mahasiswa dalam satu bulan khusus untuk makalah adalah Rp 30 ribu. Bagaimana jika 3 sampai 4 dosen yang memerintahkan mahasiswa memprintout tugas, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan mahasiswa untuk printout makalah?  Mengapa kita tidak menggunakan sistem yang sudah modern seperti mengirim tugas melalui email. Lalu ditambah lagi banyak fasilitas yang tidak mendukung. Seperti toilet yang tutup sampai jam 3 sedangan kita kuliah sampai jam setengah 6,  LCD ruangan yang tak kunjung diperbaiki, wifi yang tidak dibayar, serta yang sangat meresahkan bagiku yaitu ruang MKU yang tidak memiliki AC sangat mengganggu proses pembelajaran, praktik lapang yang tidak dibiayai, gedung bagi mahasiswa berkegiatan diharuskan untuk di bayar.

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 tentang, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dijelaskan pada (Pasal 1) Biaya kuliah tunggal merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah tunggal digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah. sedangkan uang kuliah tunggal merupakan sebagian biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya. Uang kuliah tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah tunggal dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.

Lalu pertanyaannya mengapa universitas hasanuddin menerapakan sistem UKT yang mengulang kembali kesalahan yang terjadi pada sistem sebelumnya yaitu SPP. Mengapa universitas kita tidak menetapkan sistem BKT dimana pada sistem ini mahasiswa sudah tidak perlu mengeluarkan berbagai macam pengeluaran lagi. Jadi hal ini akan mengurangi keresahan bagi mahasiswa.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*