Unhas, Mandiri lah!

Pada tahun 1980 di Washington DC, Amerika Serikat dan Negara-negara maju, IMF dan Bank Dunia, serta MNC, melakukan pertemuan yang menghasilkan Konsensus Washington (KW). KW pada intinya merupakan program penyesuaian struktural yang hendak diterapkan oleh negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang dalam khususnya dalam bentuk pencabutan subsidi, menaikkan harga-harga barang publik, privatisasi aset strategis dan sumber daya alam.

Adanya komersialisasi pendidikan merupakan bagian dari program pengurangan dan penghapusan subsidi pemerintah terhadap pelayanan publik di sektor pendidikan dan melepaskan harga dan biayanya kepada mekanisme pasar. Komersialisasi pendidikan juga merupakan salah satu bentuk program privatisasi aset-aset negara.

Dengan format PTNBH (Undang-Ujndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi), akibatnya Perguruan Tinggi Negeri harus mencari sendiri sumber pembiayaan pendidikan dengan cara menaikkan biaya pendidikan dan mengkomersilkan sarana-sarana pendidikan yang dimiliki. Misalnya, di Institut Pertanian Bogor membutuhkan dana Rp 450 milyar. Untuk menutupi kebutuhan dana tersebut, IPB hanya dapat mengandalkan hibah pemerintah pusat sebesar Rp 64,35 milyar (14,3%), sementara kenaikkan biaya pendidikan yang dilakukan IPB hanya dapat menutupi 6,5% (Rp 29,25 milyar) kebutuhan anggaran. Untuk membiayai operasionalnya, IPB melakukan komersialisasi sarana-sarana pendidikannya seperti didirikannya Ekalökasari Plaza, Bogor Agribusiness Center, IPB International Convention Center, Kampus Gunung Gede dan Politeknik. Dari komersialisasi aset-aset IPB ini diperoleh pendapatan Rp 255,6 milyar (56,8%).

Melalui peraturan itu pula, Pada Pasal 88 undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan suatu standar tertentu biaya operasional pendidikan tinggi dan sistem pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa. Amanat ini sekarang kita kenal sebagai Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kemudian di dukung melalui Permendikbud No. 55 Tahun 2013, tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan (UKT) mengatur tentang pelaksanaan sistem UKT untuk PTN dan penghapusan uang pangkal bagi mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014.

UKT adalah angka biaya kebutuhan mahasiswa yang harus dibayarkan selama ia menempuh pendidikan di universitas per semesternya. UKT ini kemudian ‘disesuaikan’ dengan angka yang mampu dibayarkan peserta didik sesuai tingkat pendapatan orangtua (mencakup golongan 1–5). Sesuai dengan namanya, artinya tidak ada lagi pungutan atau pembiayaan akademik yang dibebankan kepada mahasiswa. Di Unhas, sistem UKT tampak di mana mahasiswa memang tidak lagi mendapati pembayaran lain, hanya saja di beberapa ranah yang berkaitan dengan akademik, ada – ada saja pembiayaan lain yang harus ditanggung oleh mahasiswa. Misalnya praktek lapang, ujian proposal hingga ujian tutup, penggunaan Lab untuk penelitian dan sebagainya. Belum lagi jika ingin di proporsionalkan dengan fasilitas serta proses ajar – mengajar di dalam kelas, seringkali mahasiswa memiliki keluhan dan pandangannya sendiri.

Persoalannya kemudian, UKT selalu mengalami penyesuaian setiap tahunnya, sehingga berpotensi untuk terus naik. Persoalan lain adalah belum adanya kebijakan yang mengatur angka maksimal soal besaran porsi pendanaan universitas yang didapat dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa. Tentu, ini adalah celah yang empuk bagi universitas untuk mengeruk pendanaan dari pos mahasiswa. Hingga di tahun 2018 Unhas dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa-nya mengproglamirkan kisaran UKT bagi Mahasiswa Baru yang kian melonjak dari UKT sebelumnya. Meski di tahun sebelumnya rektor Unhas Prof Dwia Aries tina MA berucap tidak akan ada kenaikan UKT di tahun ajaran baru.

Hal dilematis lainnya ialah munculnya Dana Pengembangan Pendidikan bagi jalur mandiri. Artinya, ada beban ganda (double collage tuition) yang wajib mahasiswa tunaikan. Padahal, model UKT ibarat cicilan yang disusun dengan menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan mahasiswa hingga sarjana lalu dibagi 8 semester (4 tahun masa studi) demi menghapuskan uang pangkal yang dianggap memberatkan. Sekiranya keganasan UKT Jalur Non Subsidi  sudah menelan korban dari tahun ke tahun, seperti salah satu Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya angkatan 2017 yang terancam tidak mampu lagi membayar biaya kuliahnya di kampus terbaik se-Indonesia Timur ini.

Kenaikan batas atas kisaran didasarkan pada asumsi bahwa Unhas merupakan ‘world class university’ yang sudah barang tentu membutuhkan sokongan dana dari berbagai lini dengan kurung waktu yang cepat. Alasan lain kenaikan tersebut adalah pendapat dari level eksekutif universitas yang menganggap bahwa berlarut-larutnya progres pembangunan fisik di lingkungan kampus disebabkan oleh kondisi keuangan Unhas yang ‘cekak’ sehingga kenaikan dipandang sebagai konsekuensi logis dan solusi untuk menambah pendapatan.

Pewacanaan Tentang Hak Mengeyam pendidikan dan Menjadi cerdas

Dampak dari pengejawantahan kebijakan neoliberalisme dalam bentuk berbagai peraturan tampaknya membuat kita lupa bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara (pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945). Institusi perguruan tinggi tidak lagi diharuskan untuk memenuhi prinsip aksesibilitas bagi setiap orang. Komersialisasi pendidikan mengakibatkan sulitnya akses bagi masyarakat terhadap pendidikan dari tingkat dasar hingga ke perguruan tinggi karena syarat utama untuk memasuki lembaga pendidikan adalah kemampuan finansial masyarakat bukan kemampuan berpikir.

Terdapat kesenjangan lebar antara mahasiswa yang diserap murni dari kemampuan berpikir dengan mahasiswa yang diserap karena kemampuan finanasial. Kondisi ini tidak baik bagi perkembangan dunia akademik. Perguruan Tinggi tidak lagi fokus mengurus dan melayani pendidikan bagi para mahasiswanya, perhatiannya terpecah kepada urusan-urusan yang bersifat profit dan bisnis sehingga ini akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

Peranan masyarakat Indonesia untuk pembiayaan pendidikan tidak dapat terlalu diharapkan terhadap dunia pendidikan Indonesia karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari kalangan menengah ke bawah. Akibatnya apa yang dimaksud UU Sisdiknas dan RUU BHP tentang kemandirian masyarakat adalah menyerahkan institusi pendidikan kepada para pemilik modal. Bagi lembaga-lembaga donor yang berbasis ideologis seperti The Asia Foundation dan Ford Foundation, hal ini melapangkan jalan bagi mereka guna mendorong perguruan tinggi melakukan riset yang berbasis kepentingan ideologi Kapitalis-Sekuler.

Sekiranya menela’ah kondisi kampus hari ini, kita tetap memiliki opsi – opsi untuk merebut hak atas berpendidikan dengan memperjuangkan demokratisasi kampus sampai ke tataran perumusan kebijakan. Biaya pendidikan adalah kepentingan mendasar mahasiswa, dimana mahasiswa mestinya mempunyai akses yang sama dalam merumuskan kebijakan mengenai biaya pendidikan. Pendobrakan dapat dimulai dari persoalan transparansi atas komponen-komponen penyusun biaya kuliah atau yang lazim disebut dengan student unit cost (SUC). Sehingga, mahasiswa dapat mengetahui dan menentukan komponen mana yang lazim dan tidak lazim, yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan mahasiswa per program studi. Artinya mahasiswa turut sebagai penentu besaran biaya pendidikan.

Aksesibilitas terhadap pendidikan yang merupakan hak warga negara justru dipersulit apabila biaya kuliah terus menerus naik. Mahasiswa juga seharusnya mempertanyakan bagaimana pengelolaan finansial universitas, mengingat uang yang dibayarkan ke pihak kampus mensyaratkan pengelolaan pemenuhan hak pendidikan yang demokratis. Selain itu, mesti juga dilakukan studi lanjut mengenai kebijakan dan proporsi pendanaan. Soal pembagian terkait pembiayaan antara pihak pemerintah, universitas, dan mahasiswa. Unhas sudah seharusnya berkewajiban menyediakan pendidikan terjangkau. Unhas dan universitas lain seharusnya tidak memperlakukan mahasiswa seperti konsumen, yang harus membayar mahal haknya atas pendidikan.

Jika hal tersebut didiamkan, maka kita akan mengucapkan selamat tinggal kepada pemenuhan hak warga negara akan pendidikan.**

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*