Anomali Pendidikan: Ideologisasi Neoliberalisme

“Manusia merupakan bagian dari realitas yang harus dihadapkan pada peserta didik supaya ada kesadaran atas realitas itu. Hal itu juga dilandaskan pada pemahaman bahwa manusia mempunyai potensi untuk bereaksi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik,” kata Paulo Freire (Masykur H Mansyur Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No.1 Januari-Maret 2014: 64)[1]

Setiap manusia berhak atas pendidikan, siswa dan guru serta mahasiswa dan dosen sebagai orang yang sedang dalam proses pendidikan tidak terlepas dari upayanya untuk menjadi manusia yang sadar akan diri dan realitasnya dan juga upaya Negara Indonesia, sebagaimana amanat UUD NRI 1945 tujuan Negara, …untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya, dibentuk badan yang menyelenggarakan pendidikan oleh pemerintah, yakni Playgroup, TK, SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi. Pada setiap tingkatan diarahkan untuk mengikuti sistem global atau orientasi global, dengan bahasa “standar internasional”, “world class”, “badan hukum”, “akreditasi nasional dan internasional”, dan sebagainya. Namun, dengan masuknya bahasa (istilah) tersebut dalam dunia pendidikan nasional, apa dan bagaimana produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan yang terjadi?

Neoliberalisme

Setiap manusia berhak atas pendidikan, pendidikan itu umum oleh karena umum maka dana (subsidi) untuk pendidikan harus dikurangi, serahkan saja kepada swasta (baca:Privatitation), dengan itu silahkan ubah aturan-aturan yang berlaku (baca:Deregulation), pemerintah tidak perlu ikut campur karena masing-masing keputusan individual akan dibimbing oleh “invisible hand” sehingga akan mendapat berkah dari ribuan keputusan individual tersebut, dan pada akhirnya kekayaan yang dikuasai segelintir orang akan “trickle down” kepada individu secara keseluruhan tersebut (baca:Free-Trade), seperti itulah Neoliberalisme, pada awalnya didasari oleh pemikiran Kapitalisme oleh Adam Smith yang menjelaskan bekerjanya mekanisme hukum pasar atas dasar dorongan kepentingan-kepentingan pribadi karena kompetisi dan kekuatan individualisme dalam menciptakan keteraturan ekonomi, kalimat populer yang dikemukakan oleh Smith, “Bukanlah dari kemurahan hati tukang daging, tukang bir atau tukang roti, kita mengharapkan mendapat makanan; melainkan dari penghargaan mereka atas kepentingan diri mereka masing-masing. Kita camkan dalam diri kita, bahwa bukanlah dari rasa kemanusiaan, melainkan dari rasa cinta terhadap diri-sendiri; dan tak akan kita berbicara pada mereka mengenai kebutuhan-kebutuhan kita bersama, melainkan atas dasar laba yang bisa mereka raih.” Kemudian mencapai puncaknya sejak terpilihnya Margaret Tatcher (1979) dan Ronald Reagan (1980) sebagai kepala pemerintahan di Inggris dan Amerika Serikat, era di mana kebijakan ekonomi liberal datang mendominasi.[2] Thatcher yang terpengaruh dengan Frederich von Hayek mengangkat Keith Joseph, pengikut Hayek, sebagai Menteri Perindustrian dan kemudian menjadi Menteri Pendidikan, sementara Reagan menunjuk David Stockman, seorang penganut Hayek, untuk mengepalai OMB (the Office of Management and Budget), jabatan setingkat menteri. Thatcher dan Reagan menekankan doktrin kompetisi-kompetisi antar bangsa, wilayah, perusahaan, dan individu. Inilah era di mana deregulasi pasar keuangan, privatisasi, pelemahan kelembagaan-kelembagaan jaminan sosial, pelemahan serikat-serikat buruh dan perlindungan pasar tenaga kerja, pengurangan peran pemerintah, dan membuka pintu untuk arus barang dan modal internasional. Paham ini juga didasari oleh filsafat John Locke bahwa setelah keadaan perang, jalan keluarnya masyarakat harus sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan tetap menjamin milik pribadi, dengan itu tujuan terbentuknya negara bukanlah untuk menciptakan kesamarataan setiap orang, melainkan untuk menjamin dan melindungi milik pribadi.[3] Dengan demikian, ideologi neoliberalisme menghilangkan peran sosial negara dan menjadikan pasar bebas (ekonomi) sebagai kiblat dari semua proses kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, akhirnya disebut dengan Kapitalisme. Lalu  apa hubungannya dengan pendidikan?

Ideologisasi Neoliberalisme

Pendidikan untuk semua, education for all, pendidikan adalah tempat produksi dan reproduksi ilmu pengetahuan, melalui pendidikan, falsafah, nilai-nilai, kaidah, teori bahkan budaya dapat ditranformasikan kepada setiap individu yang ikut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dengan neoliberalisme dapat menjamin kesinambungan modus produksi kapitalis, tidak cukup kaum kapitalis hanya membeli tenaga kerja, kelas pekerja, melainkan mesti juga membangun kesediaan kulturalnya untuk bekerja demi kapitalisme. Kesediaan kultural inilah yang menurut Luois Althusser diwujudkan melalui berbagai aparatus negara dalam bentuk ideologi.[4] Salah satu efek dari ideologi adalah naturalisasi relasi produksi atau menjadikan relasi produksi yang ada nampak alamiah, seolah sudah dari kodratnya. Dalam menjalankan fungsi naturalisasi ini Althusser memilah dua bentuk aparatus yang bekerja. Aparatus yang paling kasat mata adalah aparatus represif negara, yakni seluruh mekanisme koersif atau paksaan yang bekerja dalam memastikan tereproduksinya syarat-syarat produksi. Contohnya adalah pemerintah, pengadilan, penjara, angkatan bersenjata dan sebagainya. Jenis aparatus lain yang bekerja secara lebih halus adalah aparatus ideologis negara, yakni segala mekanisme persuasif-ideologis yang berfungsi menjamin reproduksi syarat-syarat produksi. Contohnya adalah agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan dan sebagainya. Apabila aparatus jenis pertama bekerja melalui kekerasan, aparatus jenis kedua ini bekerja melalui internalisasi nilai secara humanis. Iya, pendidikan menjadi aparatus ideologis dari sistem kapitalisme.

Silahkan direnungi “anomali pendidikan”, secara yuridis yang mengatur sistem pendidikan nasional, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sampai pada peraturan pemerintah khusus perguruan tinggi negeri yang berstatus Badan Hukum atau “PTN-BH”, secara sederhana di sekolah, di kampus, bahkan di lembaga kemahasiswaan orientasinya adalah bebas untuk berkompetisi, dosen ikut berkompetisi, mahasiswa ikut berkompetisi, program-program yang diselenggarakan berdasar pada akreditasi yang individulis dan diakhiri dengan perpindahan lokus dari dunia kampus ke dunia kapitalisme baru “negara”.

Sadarlah! Pendidikan ala Paulo Freire

Paulo Freire lahir dengan kondisi kemiskinan dan mengharuskannya untuk memahami arti lapar akibat krisis ekonomi tahun 1922 yang melanda tempat kehidupannya, Brazil. dalam konteks kehidupannya tepat pada saat bertugas sebagai Direktur Pelayanan Ekstension Kultural Universitas Recife menerapkan program kenal aksara bagi kaum tani, tidak hanya menggerakkan untuk bisa membaca dan menulis tetapi Freire membawa mereka bagaimana memahami kesadaran politik, membaca kata hanyalah jembatan menuju pembacaan dunia secara lebih lengkap, komprehensif dan holistik.[5] Dengan demikian, kata dengan bahasa “standar internasional”, “world class”, “badan hukum”, “akreditasi nasional dan internasional”, bahkan neoliberalisme menjadi pembacaan manusia yang berada dalam pendidikan supaya tidak termasuk dalam yang oleh Freire sebut dengan kaum tertindas (oppressed), yang berada dalam lingkaran setan, dikatakan bahwa kaum tertindas yang menginternalisasi citra diri kaum penindas dan menyesuaikan diri dengan pikiran mereka, mengalami rasa takut yang sangat berat. Padahal kebebasan menghendaki mereka menolak citra diri seperti itu dan menggantinya dengan perasaan bebas dan tanggung jawab, perasaan merdeka dan militan. Dengan tegas, kebebasan itu direbut bukan dihadiahkan, dan hanya bisa direbut ketika manusia sadar dengan kesadaran kritis, melihat sumber masalah dari aspek sturuktur, sehingga lebih kepada menganalisis struktur, sistem sosial, ekonomi, politik, dan akibatnya pada keadaan masyarakat, proses dialogis yang melihat dan memecahkan masalah-masalah mereka secara bersama-sama, disebut dengan Conscientizacao:pembebasan. Dalam proses pembebasan diarahkan pada 3 tipe pembelajaran, yaitu pertama, teaching of thinking, adalah proses pembelajaran yang diarahkan untuk pembentukan keterampilan mental tertentu, seperti keterampilan berfikir kritis, berfikir kreatif dan sebagainya. Kedua, teaching for thinking, adalah proses pembelajaran yang diarahkan pada usaha menciptakan lingkungan belajar yang dapat mendorong terhadap pengembangan kognitif, seperti menciptakan suasana keterbukaan yang demokratis, menciptakan iklim yang menyenangkan sehingga memungkinkan peserta didik dapat berkembang secara optimal. Ketiga, teaching about thinking, adalah pembelajaran yang diarahkan pada upaya untuk membantu agar siswa lebih sadar terhadap proses berfikirnya.[6]

Dengan begitu, pendidikan merupakan tempat untuk mendiskusikan masalah-masalah secara mendasar, ekonomi dan politik, karena pendidikan menjadi proses terjalinnya makna, bahasa dan nilai-nilai kemanusiaan, untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam tentang apa sesungguhnya manusia dan apa yang menjadi tujuannya, dan untuk merumuskan dan memperjuangkan masa depan.

Mari merumuskan dan memperjuangkan masa depan, bukan dirumuskan oleh neoliberalisme dan akumulasi kapital!

 

Bahan Bacaan

  1. Masykur H Mansyur. Pendidikan Ala “Paulo Freire” Sebuah Renungan. Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No. 1 Januari-Maret 2014: 64-67
  2. William A. Smith. 2001. Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
  3. Luois Althusser. 2015. Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara. IndoProgress
  4. Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004. Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani sampai Zaman Modern. Kanisius. Yogyakarta
  5. http://indoprogress.blogspot.co.id/2009/08/neoliberalisme-1.html

 

[1] Masykur H Mansyur. Pendidikan Ala Paulo Freire Sebuah Renungan. Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No. 1 Januari-Maret 2014, hlm 64

[2] http://indoprogress.blogspot.co.id/2009/08/neoliberalisme-1.html

[3] Simon Petrus L. Tjahjadi. 2004. Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani sampai Zaman Modern. Kanisius. Yogyakarta

[4] Luois Althusser. 2015. Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara. IndoProgress

[5] Masykur H Mansyur. Pendidikan Ala Paulo Freire Sebuah Renungan. Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1 No. 1 Januari-Maret 2014, hlm 65

[6] William A. Smith. 2001. Conscientizacao: Tujuan Pendidikan Paulo Freire. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*