Demokrasi atau Demoralisasi

 

Pendidikan khususnya pendidikan tinggi merupakan penjewantahan dari miniatur negara, didalamnya terdapat suatu sistem civitas akademika yang memuat beberapa struktur dan organ yang saling terintegrasi dan memiliki sinergitas. Realita hari ini bahwa ternyata sistem ini justru menciptakan kelas-kelas baru dimana terdapat proses dominasi kekuasaan dan pertahanan status quo, layaknya sistem ekonomi industrialisasi. Konsekuensi dari sistem ini ialah kelas atas selaku pemegang kekuasaan senantiasa menjaga kekuasaannya guna menghindari adanya ancaman dari dalam sistem itu sendiri, kebijakan yang diambilnya pun tak lagi memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakatnya melainkan guna membela golongan mereka. Ini biasa kita lihat dari beberapa kebijakan dan tindakan yang diambil sebagai reaksi dari tindak kritis mahasiswa, misalnya saja pemberlakuan jam malam, intervensi birokrat dalam kegiatan kemahasiswaan, kasus pemukulan dalam aksi yang dilakukan saat menyambut kedatangan tuan menristek dikti dan lain sebagainya. Dalam beberapa kasus diatas dapat dilihat bahwa ternyata ada upaya konstruksi yang dilakukan guna melanggengkan kekuasaannya, lantas dimana letak demokrasinya? Menjadi tanda tanya besar apabila dikatakan bahwa pancasila yang selama ini kita anut sebagai ideologi dasar negara justru di anak tirikan, saya justru berfikir bahwa apabila “the founding father” kita masih hidup dizaman ini, mereka bakal kecewa bahwa upayanya memajukan bangsa yang sama-sama kita banggakan ini justru dirusak oleh segelintir penguasa.

Saya masih percaya bahwa dulunya kondisi masyarakat Indonesia masih kental dengan budaya kekeluargaan, komunal dan kolektifitas. Berbanding terbalik dengan kondisi kekinian, bahkan mental pemudanya pun diarahkan menjadi pesaing-pesaing handal yang dapat bersaing guna memuaskan keserakahan pasar dalam sistem industrialisasi, dapat pula kita lihat bagaimana Presiden yang kita agungkan justru mengharapkan lahirnya benih-benih pesaing yang berkualitas, ingat persaingan ≠ kekeluargaan. Persaingan mematikan budaya tersebut, mematikan sosiodemokrasi dan senantiasa melahirkan pemenang dan yang terkalahkan, mirip dengan teori darwinisme sosial, disinilah letak demoralisasinya. Jadi wajar saja apabila sistem pendidikan kita diarahkan ke ekonomi berbasis industrialisasi, dapat dilihat jelas dalam UU No.12 Tahun 2012. Mahasiswa sebagai penerus bangsa hanya memiliki dua peluang, menciptakan lapangan pekerjaan atau menjadi buruh, jadi saat ini kita masih terancam menjadi calon buruh, semoga saja menjadi calon buruh yang berkualitas dan dapat bersaing dengan buruh-buruh yang lainnya.

Tidak dapat dinafikkan bahwa strategi untuk mempertahakan suatu kekuasaan ialah dengan merubah budaya suatu masyarakat. Dapat dilihat dari kasus diatas bagaimana proses dehumanisasi itu terjadi, adanya pemutusan rantai kebudayaan yang menjadi ciri khas bangsa ini. Lebih spesifiknya lagi dapat dilihat bagaimana proses hegemoni atas budaya terjadi di lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan pada dasarkan memiliki relasi politik yang bersifat kemitraan atau disebut mitra kritis dalam hal ini relasi antar lembaga kemahasiswaan dengan birokrasi baik ditingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Sifat kemitraan ini menjelaskan tidak adanya sifat mendominasi maupun komando antar masing-masing organ, justru letak perbedaannya ada dalam peran dan spesialisasi pekerjaan organ tersebut. Kondisi ini berbanding dengan realita kekinian bahwa peran yang dijadikan alat kuasa menjadikan kelas ini bersifat sewenang-wenang dalam mengambil kebijakan. Ada banyak kasus yang terjadi dari konsekuensi logis sistem ini, misalkan saja pemberlakuan jam malam dan intervensi birokrat. Pemberlakuan jam malam, meski terlihat sepele justru membatasi ruang-ruang dialektik mahasiswa. Perlu dijelaskan bahwa waktu luang mahasiswa itu ada di waktu libur maupun selepas kegiatan akademik, dan banyak juga kegiatan mahasiswa yang berlangsung di waktu luang tersebut. Kasus lain misalkan intervensi birokrat dalam kegiatan kemahasiswaan, contoh kasus beberapa lembaga kemahasiswaan diintervensi dalam kegiatan kaderisasinya, hal ini justru menghambat regenerasi lembaga tersebut dan bakal berdampak pula pada standarisasi kelas-kelas kualitas jurusan hingga universitas (akreditasi). Tujuannya jelas merubah konstruksi pola fikir mahasiswa yang kritis menjadi mahasiswa yang teratur menurut sistem mereka sehingga dengan mudahnya dapat dikontrol. Tujuan mahasiswa itu hanya sebatas di ranah akademik, toh misalnya dalam lembaga kemahasiswaan, program kerja lembaga tersebut harus sesuai dengan standar kualitas kampus misal kegiatan seminar nasional atau ikut berpartisipasi dalam perlombaan minat dan bakat, paling tidak dapat menghasilkan suatu barang yang mengharumkan nama kampus, kemudian namanya akan terpampang dipintu masuk universitas sebagai pahlawan Unhas. Mahasiswa tidak boleh melakukan kegiatan yang diklaimnya negatif misal aksi solidaritas maupun pengkajian isu, karena dapat membahayakan posisi si penguasa tersebut. Lembaga kemahasiswaan harus menjadi lembaga yang produktif bukan lembaga kritis dan progresif. Jadi jangan heran bila 10 tahun kedepan tak akan lagi terdengar riuh gemuruh suara toa dijalanan, toh kita hanya jadi mesin penghasil barang.

Tulisan ini dibuat guna memprovokasi, diciptakan dari keresahan murni atas hilangnya power mahasiswa yang selama ini disimbolkan dengan perjuangan, jangan lupakan sejarah negara ini lahir dari pemudanya. Lantas apakah kita hanya akan menjadi ikan mati yang terbawa arus? Masih adakah alasan kita untuk tetap berdiam diri?

(Karena Revolusi Tidak Lahir Dengan Sendirinya)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*