Di Bawah Kaki Penguasa Kampus

Oleh Batara Syafaat

 

Telah banyak pertemuan yang dilakukan oleh para pengurus organisasi mahasiswa di Unhas untuk membahas masalah-masalah dalam lingkup kampus maupun di luar kampus termasuk juga pembahasan mengenai Peraturan Rektor Tentang Organisasi Kemahasiswaan yang merupakan turunan dari UU-PT nomor 12 tahun 2012 dan PP nomor 53 tahun 2015 tentang Statuta Unhas, untuk lebih akrab biasanya aturan ini disebut sebagai  Peraturan Rektor Organisasi Kemahasiswaan.

Belakangan ini memang PR Ormawa sedang naik daun karena sering menjadi topik pembahasan oleh para elite organisasi mahasiswa. Masing-masing organisasi berusaha untuk menganalisis aturan ini, dilakukan konsolidasi-konsolidasi untuk membangun kesepahaman dan strategi gerak dalam menanggapi aturan Rektor tersebut. Adapun hal yang dianggap bermasalah dari munculnya PR Ormawa ini paling utama ialah tidak terlibatnya organisasi mahasiswa dalam perumusan aturan, tentu saja ini melenceng dari prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan universitas apalagi aturan ini ditujukan untuk mengatur organisasi kemahasiswaan.

Beberapa poin yang menurut penulis bermasalah dalam aturan Ormawa ini antara lain:

Pelarangan berafiliasi dengan organisasi ekstra kampus

Afiliasi merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antar organisasi guna mencapai suatu tujuan bersama. Hal tersebut tentu saja dibutuhkan untuk menunjang berjalannya kepengurusan suatu organisasi yang memiliki dasar aturan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam alur kerja advokasi pembangunan afiliasi untuk memperluas jejaring tentu saja merupakan hal yang fundamental dikarenakan dalam prosesnya kekuatan massa aktif akan sangat berpengaruh dalam mengintervensi suatu kebijakan yang dianggap timpang dan merugikan masyarakat.

Hadirnya aturan yang melarang afiliasi dengan organisasi ekstra kampus mencerminkan watak otoriter birokrat kampus dalam mengebiri gerakan politik progresif yang dilakukan oleh mahasiswa guna menanggapi ketidakadilan dan membangun radikalisasi gerakan, baik itu dalam lingkup masyarakat Universitas maupun masyarakat secara umum.

 

Tercantumnya BEM Universitas dan Badan Perwakilan Mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan di Unhas

Telah diketahui bersama bahwa saat ini di Unhas tidak ada bentuk struktural hirarki lembaga mahasiswa tingkat Universitas. Hal ini berdasar pada analisis kebutuhan mahasiswa Unhas dalam pergerakan dan penyaluran aspirasi. Maka dari hal tersebut dalam mengonsolidasikan perspektif gerak tiap lembaga kemahasiswaan di Unhas, selama ini dibentuk forum aliansi dalam merespons isu akar rumput serta untuk memasifkan proses pengorganisasian massa.

Pembentukan Badan Eksekutif Mahasiswa dan Badan Perwakilan Mahasiswa Tingkat Universitas yang beberapa waktu terakhir menjadi perbincangan karena masif diwacanakan oleh birokrat kampus sebagai salah satu syarat PTN-BH yang harus segera dibentuk. Tentu saja hal tersebut juga merupakan persoalan kesepahaman di lingkup mahasiswa terkait urgensi lembaga macam  BEM-U dan BPM ini di Unhas. Pada pembacaan terkait bentuk BEM-U dan BPM akan cenderung mengarah pada pergerakan elitis serta  minim partisipatif sehingga jauh dari proses pembasisan.

Kita perlu memahami bahwa lembaga struktural macam BEM akan lebih memperlebar kesenjangan antara fungsionaris lembaga dan massa dikarenakan sistem perwakilan yang digunakan. Ruang keterlibatan mahasiswa secara langsung hanya terakomodir pada saat pemilihan Ketua BEM, setelahnya tidak ada pola yang menjamin keterlibatan para pemilih tadi dalam proses pengambilan kebijakan lembaga, maka dari hal tersebut lembaga ini tidak bersifat partisipatoris.

Jika telah terjadi keterpisahan antara fungsionaris dan massa tentu saja lembaga mahasiswa tidak akan punya daya tawar politik dengan birokrat kampus. Maka jangan harap proses pengorganisasian dan advokasi akan berjalan sesuai dengan semangat keadilan dikarenakan tidak masifnya pembasisan massa sehingga relasi kuasa yang timpang oleh birokrasi akan tetap terjaga dalam masyarakat universitas.

Dalam suatu tulisan oleh Willy Vebriandy (Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) ditawarkan model organisasi alternatif untuk merombak bahkan membubarkan organisasi vertikal macam BEM, model organisasi alternatif tersebut yakni organisasi horizontal. Organisasi horizontal adalah:

“sebuah organisasi di mana setiap orang terlibat dalam pengidentifikasian dan pemecahan berbagai masalah, memungkinkan organisasi untuk terus menerus bereksperimen, berkembang dan meningkatkan kapabilitasnya dalam perjuangan revolusioner. Artinya di dalam platform yang dibentuk sebagai landasan perjuangan dapat terus direvisi dan harus selalu sesuai dengan keadaan kekinian. Partisipan harus selalu siap belajar dan terus-menerus merevisi taktik untuk situasi yang sedang berlangsung. Organisasi horizontal dirancang agar dapat terus-menerus memperluas kapasitas setiap orang yang terlibat untuk menciptakan hasil yang benar-benar diinginkan, dimana pola baru dan ekspansi pemikiran selalu dirawat dengan baik, dimana aspirasi kolektif dibebaskan, dan dimana organisasi akan menjadi wadah untuk terus-menerus belajar melihat bersama-sama secara menyeluruh.”

Model organisasi horizontal tersebut diterapkan pada gerakan mahasiswa di Chile dan gerakan zapatista di meksiko. Model organisasi horizontal ini dapat diterapkan dalam gerakan mahasiswa untuk memaksimalkan pengadvokasian isu dan partisipasi massa aktif dalam bergerak (baca:gerakan pelajar di Chile dan gerakan Zapatista di Meksiko).

Masa bakti pengurus Organisasi Mahasiswa adalah 1 tahun

Masa bakti kepengurusan organisasi mahasiswa diatur dalam forum tertinggi organisasi mahasiswa masing-masing. Tentu saja jika ada upaya penyeragaman akan mengganggu stabilitas organisasi kemahasiswaan.

Kepengurusan Organisasi Mahasiswa disahkan oleh rektor/dekan

Kehadiran organisasi kemahasiswaan didasari pada prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa, maka dengan demikian susunan kepengurusan ialah hasil dari penyelenggaraan forum tertinggi yang disepakati secara langsung oleh mahasiswa. Oleh karena itu prinsip tersebut tidak menghendaki pengesahan atas persetujuan rektor maupun dekan.

Poin-poin yang telah dijabarkan oleh penulis dapat dikatakan ialah suatu upaya birokrasi untuk mengintervensi dan melemahkan organisasi kemahasiswaan di Unhas dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistem PTN-BH yang diagungkan oleh birokrasi. Celakanya pola pikir intelektual borju macam ini juga terbentuk dalam tubuh gerakan mahasiswa Unhas.

Hal tersebut dapat ditelaah dari pernyataan oknum elitis mahasiswa yang cenderung putus asa dan tidak tahu arah jalan bergerak maka cenderung ingin ikut pada tuntunan birokrat yang mengaminkan sistem penindasan dalam kontrol birokrasi kampus. Dalam suatu wawancara oleh Media kampus, salah satu ketua organisasi mahasiswa menyatakan bahwa “bila ingin mengubah suatu kebijakan, saatnya mahasiswa masuk ke dalam sistem, bila ada lembaga mahasiswa tingkat universitas yang diakui maka adanya kesempatan untuk membicarakan kebijakan atau persoalan lingkup Unhas maupun nasional. Dan hasilnya akan lebih diakui”.

Dengan pernyataan tersebut ia turut mengaminkan wadah gerakan elitis macam BEM-U yang juga dicanangkan oleh birokrasi kampus lewat poin peraturan rektor yang telah penulis jabarkan sebelumnya, tentu saja hal ini merupakan problema dalam gerakan politik progresif. Hal tersebut sangat problematik dikarenakan organisasi macam ini berada di bawah kaki kuasa birokrasi kampus, maka sifat otonom organisasi tidak dapat kita harapkan dikarenakan secara legal dapat dikontrol oleh birokrasi kampus. Indikasi gerakan macam ini akan terus membangun watak kompromis dalam tubuh gerakan sehingga maka jangan heran jika nantinya yang terus terbangun hanyalah aksi-aksi elitis ketemu Wakil rektor bukannya konsolidasi besar dialogis yang melibatkan massa kampus dan birokrasi.

Demokrasi kampus yang berdasarkan pada kedaulatan masyarakat universitas harus menjadi dasar dalam setiap pengambilan kebijakan di kampus. Untuk mewujudkan hal tersebut konflik vertikal terhadap penguasa dengan basis massa yang kuat ialah hal yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan suatu sistem birokrasi yang partisipatif, tentu saja kondisi demikian dapat diwujudkan dengan wadah gerakan yang bersifat horizontal dan otonom guna meminimalisir kekuasaan politik yang hanya dimiliki oleh segelintir individu serta tidak terikat oleh patron birokrasi kampus.

Poin-poin dalam peraturan rektor yang mengindikasi kepada intervensi dan pelemahan gerakan mahasiswa tentu saja wajib untuk ditolak serta kata-kata inisiasi untuk masuk ke dalam sistem dan mengharap kebaikan hati penguasa cukup dibuang ke tong sampah saja, karena akan menciderai pembangunan kapasitas gerakan massa yang bertujuan untuk menekan penguasa guna menciptakan kondisi demokratis dan ilmiah dalam tubuh universitas.

 

Kepustakaan:

http://anarkis.org/menyoal-metode-perwakilan-dalam-gerakan-mahasiswa/ diakses pada 26 september 2018, pukul 17.06 wita.

https://medium.com/kbmp-bali/selalu-ada-alternatif-tak-mungkin-ada-perubahan-melalui-sistem-yang-rusak-7623603948d3 diakses pada 29 september 2018, pukul 09.53 wita.

https://identitasunhas.com/pro-kontra-bem-u-wr-iii-unhas-target-terbentuk-tahun-ini/ diakses pada 29 september 2018, pukul 11.31 wita.

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1831/UN4. 1./KEP/2018 Tentang Organisasi Kemahasiswaan.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*