Menyoal kedatangan IMF & World Bank hingga wacana pilpres 2019 (Analisis media dan gerakan sosial)

oleh : Azwar Radhif

Beberapa hari terakhir, pemberitaan media di tanah air terfokus pada pertemuan tahunan lembaga ekonomi global, International Monetery Found dan World Bank Group yang diadakan di Nusa Dua, Bali. Tidak tanggung-tanggung, total dana yang dikucurkan pemerintah untuk persiapan Annual Meeting International mencapai Rp. 855 Milyar, dimana Rp. 672,59 diambil dari APBN negara bidang kemenkeu. Dengan estimasi tersebut diharapkan mampu membangun kesan bahwa Indonesia yang notabenenya negara dunia ketiga juga mampu mengadakan event internasional. Selain itu, dikatakan untuk mendongkrak pendapatan negara melalui sektor pariwisata alam dan budaya di kota tersebut. AM IMF dan WB ini akan mengangkat permasalahan ekonomi global yang terjadi di beberapa negara, termasuk permasalahan kemiskinan yang masih menjadi fokus pembicaraan para ekonom, bankir dan korporat di forum tersebut.

Siklus Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan masih menjadi wacana yang hangat diperbincangkan dalam berbagai moment, termasuk dalam program pembangunan oleh pemerintah dan ketika mendekati waktu pemilihan umum. Tidak dapat dinafikkan bahwa masyarakat miskin selalu menjadi elemen masyarakat yang dijadikan sasaran perebutan suara, karena jumlahnya yang banyak dan dapat dengan mudah diidentifikasi. Selalu ada kubu politik yang menjadikan kemiskinan sebagai kekuatan politiknya, baik pemerintah yang membangga-banggakan prestasi dalam menurunkan angka kemiskinan yang masih perlu di cek kondisi dan validitasnya, maupun pihak oposisi elit (baca: koalisi Indonesia adil makmur) yang selalu menghujani kritikan dengan isu yang eksklusif atas nama rakyat kecil dan merusak gerakan sosial yang dibangun kelompok masyarakat sipil.

Satu hal yang perlu disadari bahwa kemiskinan struktural yang terjadi bukanlah persoalan sektoral tetapi sistemik, artinya kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan hidup itu merupakan konsekuensi sistem ekonomi yang mendukung akumulasi modal (kapital) segelintir pemegang kuasa. Logika sederhananya adalah apabila hanya ada sedikit orang yang mendominasi perputaran uang dan barang di masyarakat, niscaya banyak masyarakat yang akan kekurangan uang dan barang yang telah dikuasai dalam jumlah besar. IMF dan WB merupakan forum para pemegang modal besar dan bankir yang notabenenya adalah aktor dari monopoli diatas yang akan membicarakan terkait kemiskinan yang sebenarnya mereka buat dan akan tetap di langgengkan. Kemiskinan tidak dapat hilang selama sistem kapitalisme berjalan, sebab mereka memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan masyarakat pasar bebas.

Dalam paradigma Struktural Fungsional, setiap struktur dalam masyarakat dibutuhkan supaya keseimbangan tetap terjaga. Sebagai contoh, kemiskinan dibutuhkan dalam masyarakat yang menerapkan pola ekonomi kapitalis, supaya tersedia kelas pekerja yang akan dieksploitasi dalam relasi produksi kapitalisme. Herbert Gans membagi 15 fungsi kemiskinan dalam masyarakat, salah duanya adalah ketersediaan pekerja fisik dan sebagai kelompok yang menjadi pendukung kelompok politik tertentu. Dengan banyaknya jumlah kaum miskin, maka semakin banyak pula tersedianya buruh yang nantinya akan terperangkap dalam sistem produksi outsourching.

Indonesia sendiri meraih prestasi dalam bidang ketimpangan ekonomi dunia, Indonesia meraih peringkat 6 terbawah di dunia dalam perbandingan tingkat kemampuan ekonomi. Jika diperlombakan, Indonesia akan mendapat penghargaan juara harapan 3, negara dengan ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Menurut riset Oxfam Indonesia  dan INFID, kekayaan 4 orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Angka tersebut bukan merupakan persoalan dalam negara berkembang jika dilihat dari kacamata global. Belum lagi data penguasaan aset negara oleh swasta dan dominasi industri/ekonomi perusahaan multi-trans nasional (baca:asing). Diperparah lagi hutang luar negeri Indonesia yang semakin bertambah dan menjadi warisan turun temurun dari generasi ke generasi. Mungkin tepat jika dilakukan eksperimen bunuh diri tanpa senjata, maka hanya dengan memikirkan permasalahan negara seorang diri dalam sebuah ruang kecil, akan membunuhmu.

Gerakan masyarakat sipil dan wacana pilpres

            Kedatangan dua lembaga internasional ini menuai protes di beberapa daerah di Indonesia, protes dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang resah melihat permasalahan ekonomi dan pembangunan dimana IMF dan WB sebagai lembaga ekonomi makro dan lembaga donor menjadi dalang dibalik terjadinya berbagai permasalahan ekonomi nasional. Ada beberapa konsekuensi dalam hubungan tersebut di antaranya intervensi kebijakan, deregulasi, privatisasi, komersialisasi, kesenjangan ekonomi, pembangunan yang ketergantungan, dan lain-lain. Berangkat dari analisis masalah dan kerugian setelah menjadi mitra dengan pihak kapitalisme global menjadi dasar munculnya gelombang protes masyarakat sipil yang terdiri dari lembaga bantuan hukum, NGO, buruh, serikat tani, mahasiswa dan kelompok akar rumput lainnya. Beberapa diantaranya membangun aliansi kekuatan politik masyarakat sipil dan melakukan parlemen jalanan menentang sistem kapitalisme dan lembaga yang menjadi alat politiknya, seperti gerakan penolakan WTO di Seatlle, KTT G-20 di Jerman, dan di hampir setiap forum pertemuan ekonomi internasional.

Di Bali, gerakan perlawanan diinisiasi oleh kelompok the people global conference againts IMF-World Bank yang kemudian disingkat PGC, merupakan aliansi yang terdiri dari puluhan lembaga gerakan masyarakat sipil skala nasional maupun internasional. Bertujuan untuk menggelar konferensi persatuan masyarakat menolak IMF dan WB, meski dalam proses pelaksanaannya mengalami intimidasi dan pelarangan izin di beberapa tempat. Selain konferensi, metode perlawanan juga dilakukan dengan penyebaran propaganda dan aksi massa. Tetapi ada hal yang mengganjal dalam melihat sikap masyarakat menanggapi permasalahan ini, selain wacana/isu yang cenderung eksklusif dan lingkupnya global, banyak masyarakat khususnya Bali yang tidak menaruh simpatik pada gerakan tersebut. Ini bukan persoalan vandalisme, kemacetan dan pembakaran ban yang dilakukan oleh massa aksi seperti yang terjadi di gerakan mahasiswa, tetapi pertarungan wacana yang dimenangkan oleh media populis melalui penggiringan isu yang terkesan ditunggangi oleh aktor politik.

Beberapa waktu sebelum AM IMF dan WB berlangsung di Bali, salah satu oposisi yang merupakan pasangan calon presiden melalui kubunya mendeklarasikan ketidaksetujuan dengan pertemuan IMF dan WB di Bali. Salah satu point ketidaksetujuannya adalah waktu pelaksanaan yang dinilai dekat dengan musibah gempa yang terjadi di sebagian wilayah, disisi lain anggaran yang hampir mencapai Rp. 1 Triliun dinilai terlalu boros dan lebih efektif jika disumbangkan untuk membantu kebutuhan korban bencana dan pembangunan fasilitas yang rusak. Disinilah akar masalah penyatuan gerakan oleh kelompok masyarakat sipil (PGC) dengan masyarakat lainnya terkhusus masyarakat bali. Sikap oposisi pemerintah yang menolak pertemuan tersebut menjadikan sebagian besar masyarakat yang mengkritik aksi penolakan IMF & WB ini karena wacana yang beredar bahwa ini merupakan aksi politik praktis yang berusaha mencari dukungan suara pada pilpres, kelompok PGC dan aliansi lainnya dicap ditunggangi oleh oposisi elit pemerintahan.

Padahal jika diperhatikan dengan seksama terdapat perbedaan yang mendasar, penolakan masyarakat sipil didasari ketidaksetujuan pada IMF dan WB serta penolakan pada sistem ekonomi kapitalisme-neoliberal. Sedang kubu oposisi elit pemerintah berusaha mencari suara masyarakat dengan kritikan kepada pemerintah untuk menunjukan bahwa pemerintah tidak memprioritaskan penanganan pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Jelas motif keduanya sangat berbeda,

Kasus ini serupa dengan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait kenaikan dollar yang juga dikaitkan dengan posisi pihak oposisi elitis yang juga menyinggung pemerintah dalam menangani pelemahan posisi Rupiah dalam kurs mata uang.

Meskipun kubu oposisi elit sedang menggembor-gemborkan prinsip anti dominasi perusahaan asing (MNC&TNC), toh ini semua tak akan berguna jika aktor politik masih di dominasi oleh borjuasi, karena bagaimana pun negara adalah alat dominasi dan perjuangan kelas, tapi melalui organisasi politik yang terorganisir dengan rapi dan ideologi yang merupakan antitesis dari ideologi pasar, niscaya perubahan sosial akan terwujud.

 

 

Referensi :

Ritzer, George. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, 2014.

Web :

Diakses dari situs resmi tirto.id/anggaran-jumbo-pertemuan-imf-bank-dunia-di-bali-c5oa

Diakses dari kumparan.com/manik-sukoco/lebarnya-ketimpangan-ekonomi-di-indonesia

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*